Inilah Hasil Monitoring Tim IMF terhadap Ekonomi RI

JAKARTA - Tim IMF yang dipimpin oleh penasihat untuk kawasan Asia dan Pasifik David Cowen mengunjungi Jakarta pada 19-30 Agustus 2013 untuk melangsungkan diskusi Article IV Consultations 2013.

Article IV Consultations merupakan salah satu cara pengawasan IMF dalam bentuk konsultasi komprehensif dengan negara anggota tentang kebijakan ekonomi.

Konsultasi itu dimandatkan oleh Pasal IV Piagam IMF. 

Dalam rilis IMF yang diterima Bisnis Sabtu (31/8/2013), dijelaskan tim bertukar pandangan dengan pemerintah dan Bank Indonesia tentang dampak perkembangan global terkini dan pelebarannya ke ekonomi RI serta prospek ekonomi jangka pendek.

IMF juga bertemu dengan perwakilan berbagai pelaku ekonomi dari sektor swasta. Berdasarkan kunjungan, laporan staf akan disiapkan dan dipresentasikan ke Dewan Eksekutif IMF pada awal November.

Pada akhir kunjungan, Cowen memberikan pernyataan sebagai berikut:

Selama periode tahun lalu, kondisi ekonomi global telah menjadi lebih menantang bagi Indonesia. Penurunan harga komoditas lebih lanjut dan perlambatan pertumbuhan perdagangan di pasar negara berkembang berdampak buruk terhadap kinerja ekspor Indonesia. Peningkatan ketidakseimbangan perdagangan minyak dan gas juga telah menambah tekanan.

Baru-baru ini, prospek keluar secara bertahap dari kebijakan moneter konvensional di beberapa negara maju telah mendorong pergeseran ditandai dengan kondisi finansial di beberapa negara berkembang, termasuk berdampak pada ketidakseimbangan eksternal Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar sekitar 3,5% dari pertumbuhan domestik bruto (PDB) 2013.

Pertumbuhan PDB diproyeksikan melambat menjadi 5,25% pada 2013, dipicu permintaan eksternal yang melambat dan prospek investasi, tetapi diharapkan akan kembali pulih pad 2014 oleh peningkatan prospek global dan belanja pemilu.

Inflasi diperkirakan meningkat menjadi 8,5% year on year (YoY) pada akhir 2013, disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni lalu, sebelum mereda kembali menjadi 6% pada 2014.

Risiko utama pada prospek tersebut adalah perlambatan yang lebih dalam dibanding ekspektasi di sejumlah negara berkembang atau sentimen yang lebih merugikan investor yang dapat menambah tekanan eksternal dan memperburuk ketidakseimbangan di Indonesia.

Untuk mengatasi tekanan makro ekonomi dan mengurangi kerentanan saat ini, BI telah mengambil langkah kredibel untuk mengetatkan kebijakan moneter, yang paling baru melalui peningkatan suku bunga acuan pada 29 Agustus lalu menjadi 7%.

Penyesuaian harga BBM pada Juni telah membantu mengurangi defisit fiskal. Kebijakan moneter harus terus berfokus menahan ekspektasi inflasi, menyeimbangkan defisit transaksi berjalan dan memelihara cadangan defisit yang sehat.

Kebijakan fiskal akan dibutuhkan untuk mendukung kebijakan moneter dalam upaya ini didukung oleh pajak lebih lanjut dan reformasi subsidi untuk memastikan ruang yang memadai untuk belanja sosial dan belanja modal, termasuk perlindungan kesehatan yang baru mulai pada 2014.

Langkah awal untuk memperkuat kondisi moneter dan fiskal, didukung oleh fleksibilitas dalam nilai tukar rupiah dan imbal hasil obligasi, akan membantu perekonomian menyerap guncangan.

Dalam pandangan saat ini, pergerakan untuk memperkuat pengawasan makro prudensial dan memastikan kelancaran transisi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya membantu mempertahankan sistem keuangan yang stabil.

Upaya terkonsentrasi untuk memperdalam pasar keuangan, juga mendorong sistem perbankan lebih kuat terhadap tekanan likuiditas dan membantu memobilisasi investasi jangka panjang yang diperlukan untuk mendukung investasi.

Upaya reformasi struktural yang lebih intens diperlukan untuk mengurangi hambatan suplai, memperluas basis ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja jangka menengah, untuk memberikan lebih banyak kesempatan tenaga kerja muda Indonesia dan memfasilitasi integrasi regional dan global yang lebih besar.

Prioritas utama terus mempercepat investasi infrastruktur, menciptakan perdagangan yang lebih terbuka dan bisa diprediksi.